Anggota DPR RI Periode 2009-2014 Ribka Tjiptaning (F-PDIP) menegaskan akan lebih bekerja optimal di periode keduanya menjabat sebagai wakil rakyat. Hal itu diungkapnya usai pelantikan Anggota DPR dan DPD di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kamis (1/10).

            Mantan Ketua Komisi IX DPR Periode 2004-2009 yang membidangi kesehatan ini menegaskan dari periode pertamanya sebagai Ketua Komisi, telah lahir dua Undang-Undang yang berkaitan dengan kesehatan diantaranya Undang-Undang Rumah Sakit.

            “Harus lebih baik. Bagaimana caranya tidak ada pasien yang ditolak Rumah Sakit. Mengimplementasikan Undang-Undang Rumah sakit dan Kesehatan yang telah kita lahirkan,” tegasnya.

            Di periode keduanya menjabat sebagai wakil rakyat, Ribka Tjiptaning yang berlatar seorang dokter akan terus memperjuangakn kepentingan rakyat khususnya berkaitan dengan kesehatan. “Saya tetap duduk di Komisi Kesehatan,” ujarnya.

            Lebih jauh, Ribka Tjiptaning menilai bahwa ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pelantikan Anggota DPR Periode 2009-2014 sebagai bentuk kurang menghormatinya Presiden kepada DPR.

            “Presiden kita kurang menghormati,” katanya.

            Ketidakhadiran Presiden dalam pelantikan dinilainya sebagai sebuah pelecehan. “Ini sudah membuat hubungan yang tidak baik,” ujarnya.

Ingin Menjadi Oposisi

            Terkait dengan posisi Fraksi PDIP di DPR yang pada periode sebelumnya menetapkan diri sebagai oposisi, Mantan Ketua Komisi IX 2004-2009 ini menegaskan bahwa ingin terus menjadi oposisi pemerintah.

            “Kalau secara pribadi ingin menjadi oposisi,” tegasnya.

            Namun demikian, posisi sebagai oposisi atau melebur dalam pemerintahan SBY-Boediono, Ribka menjelaskan hal tersebut berpulang kepada keputusan partai. “Keputusan Kongres menjadi oposisi hingga 2010, kalau harus mengubah itu juga harus lewat Kongres,” jelasnya.

Kritik Upacara Di Lubang Buaya

            Sebelum dilantik, Anggota DPR Periode 2009-2014 terlebih dahulu melakukan uapacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ribka Tjiptaning menilai Upacara di Lubang Buaya bukan merupakan wewenang KPU.

            “Tahun lalu tidak ada agenda seperti itu. Ini titipan siapa. Ini melegitimasi kembali Orde Baru,” tegasnya.

            Ia menegaskan, sebagai anak korban rezin Orde Baru, menolak sejak awal rencana upacara di Lubang Buaya. “Waktu Megawati dan Gus Dur menjabat sebagai Presiden tidak pernah ada peringatan di Lubang Buaya,” jelas Ribka. (bs)